Peran informasi publik dalam mendorong transparansi pemerintahan sangatlah penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi publik merupakan hak dasar bagi setiap warga negara untuk mengetahui segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Transparansi pemerintahan merupakan kunci utama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.” Dengan adanya informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat, akan membantu mengawasi dan memantau setiap kebijakan pemerintah yang diambil.
Namun, sayangnya masih banyak kekurangan dalam penyediaan informasi publik di Indonesia. Menurut Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-102 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam meningkatkan transparansi pemerintahan melalui peran informasi publik.
Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada bulan lalu, Dr. Tama Satrya Langkun, Direktur Eksekutif PSHK, menyatakan bahwa “Pemerintah harus memastikan bahwa informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, tanpa ada hambatan yang berarti.” Hal ini akan memberikan dampak positif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan peran informasi publik dalam mendorong transparansi pemerintahan. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam memantau dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah yang diambil.
Dengan demikian, peran informasi publik dalam mendorong transparansi pemerintahan bukanlah hal yang bisa diabaikan. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara harus terus memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan dari pemerintah. Sehingga, dengan transparansi pemerintahan yang baik, dapat membangun negara yang lebih bersih dan berintegritas.