Strategi peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pemerintah daerah mengacu pada kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan.
Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC), akuntabilitas pemerintah daerah adalah salah satu kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh PwC, disebutkan bahwa “akuntabilitas pemerintah daerah merupakan fondasi yang kuat dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.”
Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, pengawasan yang kuat dari masyarakat dan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di tingkat pemerintah daerah.
Selain itu, penerapan teknologi informasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas. Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, Dadang Supriatna, “dengan adanya sistem informasi keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, akan membantu dalam meminimalisir potensi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah daerah.”
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, ditemukan bahwa tingkat akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret seperti penguatan mekanisme pengawasan, penerapan teknologi informasi, dan peningkatan transparansi harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat.