Di Indonesia, tantangan dan hambatan dalam mewujudkan transparansi masih menjadi permasalahan yang seringkali dihadapi. Sebagai negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi, transparansi menjadi kunci utama dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merajalela.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Tantangan utama dalam mewujudkan transparansi di Indonesia adalah minimnya akses informasi publik serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dalam pemerintahan.” Hal ini juga diperkuat oleh Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, yang menyatakan bahwa “Hambatan terbesar dalam mewujudkan transparansi adalah resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menyembunyikan informasi-informasi penting.”
Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi faktor utama yang menghambat upaya untuk mewujudkan transparansi di Indonesia. Menurut Transparency International Indonesia, “Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat, transparansi hanya akan menjadi wacana kosong tanpa implementasi yang nyata.”
Meskipun demikian, upaya untuk mewujudkan transparansi di Indonesia tidaklah mustahil. Berbagai langkah konkret seperti peningkatan akses informasi publik, penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi perlu terus dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, “Transparansi bukanlah hal yang bisa dicapai dalam semalam, namun merupakan proses panjang yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak.” Dengan kerja sama dan kesadaran bersama, mewujudkan transparansi di Indonesia bukanlah hal yang tidak mungkin.